Hubungan Dasar Negara Dengan Konstitusi

LENGAYANG'S BLOG

on Rabu, Januari 25 | Rabu, Januari 25, 2012

1. Pengertian Dasar Negara
Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata dasar (filsafat) bearti asal yang pertama. Istilah juga sering dipakai dalam arti : pengertian yang menjadi pokok (induk) dari pikiran-pikiran lain (substrat). Kata dasar bila dihubungkan dengan negara (dasar negara), berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan.

Bagi bangsa Indonesia, dasar negara yang dianut adalah pancasila. Dalam tinjauan yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma objektif dan norma tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum sebagaimana tertuang di dalam TAP. MPRS No. XX/MPRS No. XX/MPRS/1966 jo TAP. MRP No. V/MPR/1973, jo TAP.MPR No. IX/MPR/1978. Penegasan kembali Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam TAP. MPR/ No. XVIII/MPR/1998.

2. Pengertian Konstitusi

Para ahli memiliki pandangan yang bervariasi mengenai ”konstitusi” dan ”Undang-Undang Dasar”. Ada yang berpendapat sama, tetapi ada juga yang berpendapat berbeda. Kata konstitusi secara etimoligis berasal dari bahasa Latin (constitutio), constitution (Inggris), constituer (Perancis), constitutie (Belanda), konstitution (Jerman). Dalam pengertian ketatanegaraan, istilah konstitusi mengandung arti Undang-Undang Dasar, hukum dasar atau susunan badan.

Dalam perkembangan politik ketatanegaraan, istilah konstitusi mempunyai 2 (dua) pengertian sebagai berikut :
  • Dalam pengertian luas, ”konstitusi” berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (droit constitunelle). Konstitusi seperti halnya hukum, ada yang dalam bentuk dokumen tertulis, atau juga berupa campuran dari dua unsur tersebut. Pelopornya adalah Bolingbroke.
  • Dalam pengertian sempit (terbatas), ”konstitusi” berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (loi constitunelle), yaitu dokumen lengkap mengenai peratura-peraturan dasar negara; contoh, UUD 1945. Jadi, konstitusi dalam arti sempit, merupakan sebagai dari hukum dasar sebagai satu dokumen tertulis yang lengkap.

Salah satu perwujudan dalam mengatur dan menyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalam dalam bentuk Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

3. Substansi Konstitusi Negara
Konstitusi dapat dibedakan antara konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Suatu konstitusi disebut tertulis bila merupakan satu naskah (documentary constitution), sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak merupakan satu naskah (non-documentary constitution) dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. Contoh, negara Inggris yang konstitusinyan hanya merupakan kumpulan-kumpulan dokumen.

Konstitusi atau hukum dasar, dapat pula dibedakan antara Hukum Dasar Tertulis (written constitution), yaitu Undang-Undang Dasar dan Hukum Dasar Tidak Tertulis (unwritten constitution), yaitu konvensi salah satu contoh  konvensi di Indonesia adalah pelaksanaan Pidato Kenegaraan Presiden menjelang peringatan Proklamasi 17 Agustus.

a.  Sifat dan fungsi konstitusi negara
Sifat pokok konstitusi negara adalah flexible (luwes) dan rigid (kaku). Konstitusi dikatakan fleksibel, bila pembuat konstitusi menetapkan cara mengubahnya tidak berat, dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat sehingga mudah mengikuti perkembangan zaman (contoh Inggris dan Selandia Baru). Konstitusi bersifat rigid bila pembuat konstitusi menetapkan cara perubahan yang sulit dengan maksud agar tidak mudah dirubah hukum dasarnya (contoh : Amerika, Kanada, Jerman, dan Indonesia).

Fungsi pokok konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.
Menurut Carl J. Frierich, konstitusionalisme merupaka gagasan di mana pemerintah dipasang sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.

Dengan memperhatikan sifat dan fungsi Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, maka setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif
  2. Hak-hak asasi manusia (biasa disebut Bill of Rights) kalau berbentu naskah tersendiri. 
  3. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. 
  4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

b. Kedudukan konstitusi (Undang-Undang Dasar)
Meskipun Undang-Undang Dasar bukan merupakan salah satu syarat untuk berdirinya suatu negara beserta penyelenggaraan dengan baik, tetapi dalam perkembangan zaman modern dewasa ini, Undang-Undang Dasar mutlak adanya. Sebab dengan adanya Undang-Undang Dasar baik penguasa negara maupun masyarakatnya dapat mengetahui aturan atau ketentuan pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraannya. Dengan demikiann, kedudukan Undang-Undang Dasar disuatu negara sangat penting artinya dalam rangka untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara sebaik-baiknya.


/[ 0 komentar Untuk Artikel Hubungan Dasar Negara Dengan Konstitusi]\

Poskan Komentar

Yang Mau Kasih Saran dan Kritikan Atau Ada Yang Bingung Untuk Cara Download Silakan Koment di Bawah ini... Terima Kasih Kunjungannya