Tata Urutan Perundangan yang berlaku di Indonesia

LENGAYANG'S BLOG

on Rabu, Januari 25 | Rabu, Januari 25, 2012

    Tata urutan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga sekarang ini telah mengalami beberapa perubahan. Pada awalnya tercantum didalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, selanjutnya dikukuhkan kembali dengan TAP MPR No. V/MPR/1973 dan TAP MPR No. IX/MPR/1978. Di era reformasi, tata urutan peraturan perundangan itu diubah dengan keluarnya TAP MRP Nomor III/MPR/2003. Berdasarkan TAP MPR itu, tata urutan peraturan perundangan itu adalah sebagai berikut :

-    Undang-Undang Dasar 1945
  Adalah peraturan tertinggi, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi sumber bagi peraturan perundangan lain yang dikeluarkan oleh negara. UUD hanyalah sebagian hukum dasar tertulis.
   Ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 adalah ketentuan-ketentuan yang tingkatnya tertinggi dan pelaksanaannya dilakukan dengan Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan Keputusan Presiden.
-    Ketetapan MPR
   Ketetapan MPR adalah keputusan yang diambil dalam sidang-sidang MPR yang memuat ketentuan-ketentuan secara garis besar, agar nantinya mudah dilaksanakan. Ketetapan MPR mempunyai kekuatan hukum kedalam (anggota MPR) dan keluar (bukan anggota MPR). Ketetapan MPR dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :
  • Ketetapan MPR yang memuat garis besar dalam bidang legislatif, yang dilaksanakan dengan undang-undang, dan
  • Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif, yang dilaksanakan dengan keputusan presiden.
-    Undang-Undang
  Undang-undang adalah peraturan atau perundangan untuk melaksanakan UUD atau ketetapan MPR.Undang-undang yang dibentuk berdasarkan ketentuan UUD dinamakan undang-undang organik. Contohnya, seperti tercantum dalam pasal 5 ayat 1 UUD 1945, yaitu Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.
Rancangan undang-undang dapat dibuat atas inisiatif DPR maupun Presiden. Dalam ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (pasal 22 UUD 1945). Persetujuan ini harus mendapat persetujuan dari DPR. Apabila tidak peraturan pemerintah tersebut akan dicabut.

-    Peraturan Pemerintah
   Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang pasal 5 ayat 2 UUD 1945. Oleh karena itu ditetapkan oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintah, peraturan itu disebut Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Pusat memuat ketentuan-ketentuan umum untuk melaksanakan Undang-Undang, sedangkan Peraturan Pemerintah Daerah memuat aturan-aturan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pusat.

-    Keputusan Presiden
  Keputusan Presiden adalah keputusan yang ditetapkan oleh Presiden. Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus untuk melaksanakan ketentuan UUD atau Ketetapan MPR, misalnya, Keputusan Presiden untuk mengangkat duta besar, melaksanakan PP, dan sebagainya.

-    Peraturan Pelaksanan Lainnya
  Peraturan pelaksana lainnya adalah peraturan seperti : Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain yang harus dengan tegas berdasar dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
  • Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan untuk masing-masing departemen.
  • Keputusan Menteri adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan untuk kepentingan departemennya, misalnya melakukan / meresmikan pengangakatan-pengangakatan dalam lingkungan departemen yang bersangkutan.
  • Instruksi Menteri adalah instruksi yang ditetapkan oleh menteri untuk melaksanakan Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri.
   Semua peraturan atau perundangan yang tersebut di atas adalah bentuk perundangan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 untuk tingkat pusat. Yang berada di tingkat daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan atas persetujuan DPRD. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatnya lebih tinggi.


/[ 0 komentar Untuk Artikel Tata Urutan Perundangan yang berlaku di Indonesia]\

Poskan Komentar

Yang Mau Kasih Saran dan Kritikan Atau Ada Yang Bingung Untuk Cara Download Silakan Koment di Bawah ini... Terima Kasih Kunjungannya